Aceh Singkil Butuh Dua PKS Baru

Posted by Diposkan oleh Subkiyadi On 1:09 AM

SINGKIL – Kabupaten Aceh Singkil membutuhkan tambahan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru agar bisa menampung semua hasil produksi kelapa sawit rakyat. Pembangunan PKS baru tersebut sekaligus meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik rakyat yang selama ini dibeli murah oleh PKS dengan harga cukup murah.

Kebutuhan tambahan dua PKS ini berdasarkan produksi kelapa sawit kebun petani mencapai 650 sampai 700 ton per hari tahun 2009. Sementara kapasitas pabrik hanya bisa menampung 600 ton per hari. Produksi kelapa sawit rakyat tahun 2010 diprediksi bertambah dua kali lipat karena terdapat 7.000 hektare kebun sawit yang kini tinggal menunggu panen.

“Kalau berdasarkan asumsi hasil kelapa sawit rakyat, kita butuh satu sampai dua pabrik lagi,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil, Momod Suhara, menjawab Serambi Selasa (23/3).

Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 17.000 hektare pada tahun 2009. Telah menghasilkan 10.000 hektare, dengan produksi 650 sampai 700 ton per hari, sisanya 7.000 hektare diperkirakan tahun 2010 ini mulai dipanen petani. Perkebunan kelapa sawit rakyat juga terus bertambah, seiring kebijakan bantun bibit sawit kepada petani dari pemerintah Aceh. Belum ditambah keinginan kuat masyarakat sendiri yang telah menjadikan perkebunan sawit sebagai primadona dan tumpuan dalam mencari nafkah.

Polemik
Rencana pembangunan PKS telah digagas Pemda Aceh Singkil, dengan mendatangkan sejumlah investor dalam maupun luar negeri. Tinggal menentukan lokasi yang cocok. Sayangnya ide pembangunan dan pengelolan PKS oleh swasta menuai keritik. Pengkeritik menilai jika diserahkan pada swasta, maka tidak ada bedanya dengan empat PKS yang sudah ada, kecenderungannya mencari untung sebanyak-banyaknya dan tidak menguntungkan petani sawit.

Sedangkan kalau dibentuk badan usaha milik daerah (BUMD), sejarah mencatat tidak pernah ada yang beruntung. Dibangun melalui APBK nilainya sangat besar Rp 30 milyar lebih, belum lagi benturan konflik kepentingan dalam pembahasan anggaran.(c39)



0 komentar

Post a Comment